Menteri Pendidikan & Kebudayaan Indonesia yang saat ini menjabat (mas Nadiem Makarim) telah menuai banyak pro & kontra dengan kebijakannya.

Salah satu kebijakannya yang masih membingungkan banyak orang adalah kebijakan 'Kurikulum Merdeka' yang sudah mulai disosialisasikan sejak tahun 2020, pada saat Covid-19 melanda. Kurikulum ini disadur dari sistem yang diterapkan di sekolah CIKAL, sekolah 'bagus' yang sudah ada di masa depan. I said this because their learning environment is different (in a good way) than most sekolah negeri in Indonesia.

Sebetulnya apa yang membuat implementasi kurikulum ini mandeg di sekolah2 negeri? First of all, sekolah negeri is not the same as sekolah internasional, from every POV. Fasilitas sekolah negeri tidak sama di setiap daerah. Mungkin di daerah metropolitan seperti Jakarta dimana anggaran utk pembangunan pendidikan lebih tinggi dibanding daerah lain.

Second, SDM guru juga berbeda di setiap sekolah. Ada guru penggerak (istilah mas nadiem untuk guru kreatif inovatif), ada juga guru umum yang dalam tanda kutip hanya mengajar sesuai buku. Ga bisa disalahkan juga karena memang selama ini begitu prosesnya. Udah melekat prosesnya seperti itu.

Third, siswanya beda. Kualitas literasinya beda, ga bisa dipaksakan untuk sama. Ini jadi problem. Misalkan ada sebuah teks dengan pertanyaan yang sulit. Pasti persepsi terhadap pertanyaan itu berbeda. Jawabannya juga menjadi variatif karena pemahaman soalnya beda2 setiap anak. Hal ini, jika dihadapkan dengan konsep satu soal satu jawaban, maka akan chaos.

Andaikan saja 1 guru memeriksa jawaban ratusan siswa secara pribadi. Apalagi dengan administrasi yang terus bertambah tiap tahunnya. Absolute chaotic hell. Ironi, karena salah satu pokok dari program 'Merdeka Belajar' adalah:

Menyederhanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang komponennya terlalu banyak dan kaku. Guru diberikan kebebasan untuk membuat dan mengembangkan RPP sendiri. Sementara komponen inti dalam RPP disederhanakan hanya menjadi satu halaman saja (sebelumnya hingga 20 halaman).

dari Wikipedia

Baru-baru ini beliau dihadapkan dengan persoalan tim bayangan yang dicanangkan menjadi 'penilai' kebijakan yang akan diambil oleh dikbud. 400 orang yang berpredikat swasta itu akan menjadi product manager, software engineer dan data scientists.

Tentu saja gagasan yang masih belum terlihat 'benang merahnya' ini menuai banyak kontra. Kebanyakan dari lembaga yang berkomentar menekankan kepada poin 'kenapa lebih percaya ke swasta, padahal ada sumber daya dari dalam dikbud sendiri'. That's another story for another day, karena perlu riset yang lebih mendalam untuk bisa mengetahui apa makna dari kebijakan Nadiem yang baru ini.

Satu lagi kebijakan yang saya rasa harus disinggung adalah mengenai perubahan aturan masuk PTN. Sekarang, kalau mau milih jurusan bisa lintas jurusan, gada lagi prerequisite harus jurusan IPA kalau mau kedokteran. Kalau jalur SNMPTN, diubah total klasifikasinya. Sekarang nilai rata-rata semua mapel harus bagus kalau mau masuk sebuah jurusan. Dan, untuk teknik penilaiannya diserahkan kepada setiap universitas. This lead to another problem; instead of being more transparent, ini malah lebih memungkinkan jalur gelap.

Saya lebih setuju dengan perubahan pada sisi SBMPTN. Tidak ada lagi tes kemampuan akademik (soal umum banyak hapalan). Sekarang lebih fokus ke tes potensi skolastik, which even Nadiem said it is hard, very hard.

Tapi, seperti biasa; menteri berubah, kebijakannya berubah. Pada saat 2024 ketika ganti presiden dan ganti Mendikbud, nanti keputusannya pasti beda lagi. And that's a problem for my future self ;(

Apa kesimpulan dari artikel ini? Well tbh im also confused. Simpulkanlah sendiri saja😁